TEMU WICARA PENYULUH PERIKANAN DI PROVINSI BANTEN

Temu Wicara Penyuluh Perikanan dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 12 April 2013 bertempat di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Terpadu. Acara dimulai dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 15.45 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh para Narasumber dan Tamu Undangan, antara lain: Kepala Pusat Penyuluhan KP Ir. Herman Suherman, MM; Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi Banten Dra. Enong Suhaeti, MM; Direktur Produksi Ir. Moh. Abduh Nurhidajat, M.Si; Kepala Pusat Pelatihan KP Ir. Balok Budiyanto, MM; Kepala Balai Besar P2HP Jakarta Ir. Harinto Wibowo, M.Si; Ketua Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta Dr. Ir. Djodjo Suwardjo S, MM; Direktur Usaha Budidaya Dr. Djumbuh Rukmono, MP; Staf Ahli Menteri KP Bidang  Ekologi dan SD Laut Dr. Ir. Dedy Heryadi Sutisna, MS; Ketua STP Serang; Kepala Bidang DKP Provinsi Banten; Kepala DKPESDM Kabupaten Serang; Kepala BP4K Kabupaten Lebak; Kepala Dinas Kabupaten Pandeglang; Kepala BP4K Kabupaten Pandeglang; dan Kepala Dinas KP Kota Serang.

Peserta yang hadir dalam kegiatan Temu Wicara Penyuluh Perikanan di Kabupaten Serang ini sebanyak 50 (lima puluh) orang Penyuluh Perikanan, yang terdiri dari PP PNS, Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), dan Penyuluh Perikanan Swadaya (PPS) yang berasal dari provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Adapun daftar peserta yang hadir yaitu PP BKPP Provinsi Banten 4 (empat) orang; PP Kabupaten Lebak 6 (enam) orang; PP Kabupaten Serang 20 (dua puluh) orang; PP Kota Serang 6 (enam) orang; PP Kabupaten Pandeglang 7 (tujuh) orang; PP Kabupaten Tangerang 3 (tiga) orang; PP Kota Cilegon 2 (dua) orang; dan PP Kota Tangsel 2 (dua) orang.

 

 

Pembuka acara sekaligus Moderator dalam kegiatan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan KP Ir. Herman Suherman, MM. Dalam pembicaraannya, Kapusluh KP menyampaikan tema kegiatan Temu Wicara Penyuluh Perikanan yang sedang dilaksanakan, yaitu “ Sinergitas Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan untuk Mendukung Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Banten”. Keberhasilan seluruh program, baik itu program KKP ataupun program Pemerintah Daerah terkait pembangunan kelautan dan perikanan khususnya kegiatan demfarm udang, harus dapat disebarluaskan dan diinformasikan ke seluruh masyarakat Banten, tentunya oleh Penyuluh Perikanan. Sesuai dengan salah satu fungsi penyuluhan, yaitu mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya.

 

Pembicara kedua yaitu Kepala BKPP Provinsi Banten Dra. Enong Suhaeti, MM. Dalam paparannya Kepala BKPP Banten menyampaikan kondisi daerah dan kondisi penyuluhan perikanan di Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki 8 (delapan) kabupaten/kota, akan tetapi kabupaten/kota yang memiliki Penyuluh Perikanan PNS hanyalah 3 (tiga), yaitu Kabupaten Pandeglang 17 (tujuh belas) orang, Kabupaten Lebak 5 (lima) orang, dan Kota Tangerang 2 (dua) orang, sisanya tidak memiliki Penyuluh Perikanan PNS. Di Provinsi Banten telah terbentuk lembaga khusus yang menangani penyuluhan yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP). Di BKPP Provinsi Banten terdapat 7 (tujuh) orang Penyuluh Perikanan PNS.

 

Pada Tahun 2013 BKPP Banten telah mengalokasikan Bantuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi seluruh Penyuluh Perikanan yang ada di Provinsi Banten (provinsi dan kabupaten/kota), baik PNS maupun PPTK sebesar Rp 500.000,- per bulan selama 12 bulan. Tambahan bantuan operasional ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan peran serta Penyuluh Perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Banten. Kepala BKPP dengan panggilan akrabnya Ibu Enong, menyampaikan juga, bahwa Penyuluh Perikanan di Provinsi Banten merupakan “Tonggak Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Banten”, untuk itu Penyuluh Perikanan dituntut harus memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan yang lebih baik dibandingkan dengan yang disuluhnya. Maka pendidikan dan pelatihan bagi Penyuluh Perikanan dalam hal ini perlu diperhatikan.

 

Ucapan terima kasih disampaikan juga oleh Ibu Enong kepada Kepala Pusat Penyuluhan KP, karena telah memfasilitasi pertemuan antara Penyuluh Perikanan dengan para Pejabat di Kementerian KP serta Pejabat di Provinsi Banten. Kegiatan ini merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan di UPT Terpadu Pontang, yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

 

Pembicara berikutnya yaitu Direktur Produksi pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Ir. Moh. Abduh Nurhidajat, M.Si. Pak Abduh panggilan sapaan Direktur Produksi menyampaikan beberapa kegiatan/program Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan pesan pendampingan yang harus dilakukan oleh Penyuluh Perikanan. Direktorat Produksi memiliki program utamanya yaitu “Peningkatan Produksi Sampai Akhir 2014”, dengan 10 (sepuluh) produk perikanan unggulannya salah satunya yaitu udang.

 

Peluang usaha untuk peningkatan produksi udang di Indonesia saat ini sangat tinggi, ini dikarenakan negara-negara pengekspor udang saat ini sedang mengalami kendala yang cukup berat, seperti pertambakan udang di China,Thailand, Vietnam dan Malaysia sedang terserang penyakit EMS (early mortality sindrome) yang menyebabkan kematian udang secara massal. Udang pernah menjadi primadona produk perikanan hingga saat ini, prospek komoditas udang tetap menjanjikan, serta potensi tambak-tambak di Indonesia khususnya di Pantura Banten yang bisa menghasilkan Milyaran Rupiah masih banyak yang belum dikelola secara optimal. Untuk itu, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap menunjukan komitmen mengembalikan kejayaan udang nasional sampai Tahun 2014. KKP mengoptimalkan luas area tambak lebih dari 20 ribu hektar di Pantura Jawa Barat dan Banten. Tutur Pak Abduh.

 

Direktur Produksi juga menyampaikan bahwa Penyuluh Perikanan sangat strategis dalam melakukan pendampingan terhadap program KKP dan mengharapkan adanya peran aktif dari para Penyuluh Perikanan dalam mendampingi program-program yang telah diluncurkan. Penyuluh selain sebagai pendamping juga diharapkan menjadi pelaku usaha perikanan dengan orientasi bisnis, sehingga Penyuluh Perikanan dituntut harus menguasai teknologi perikanan terkini, dengan cara selalu melatih diri, updating informasi teknologi perikanan. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga memiliki banyak Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang tersebar di daerah yang dapat dijadikan sebagai tempat magang atau belajar teknis budidaya perikanan oleh Penyuluh Perikanan.

 

Berikutnya pemaparan materi disampaikan oleh Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPSDMKP Ir. Balok Budiyanto, MM. Dalam pemaparannya Kapuslat KP menyampaikan beberapa fungsi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, yaitu pelaksanaan kerjasama pelatihan dan permagangan di bidang kelautan dan perikanan, dan penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang kelautan dan perikanan.

Lembaga pelatihan dapat juga diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) yang merupakan lembaga pelatihan di bidang kelautan dan perikanan yang dibentuk dan dikelola oleh pelaku utama maju di bidang kelautan dan perikanan baik perorangan maupun kelompok. P2MKP merupakan mitra kerja sama Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPSDMKP. Pembentukan dan pengembangan P2MKP sangat di dorong dan didukung oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan hal ini dikarenakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelatihan lingkup Badan Pengembangan SDMKP yang ada sebanyak 6 unit yang ada di Medan, Subang, Tegal, Banyuwangi, Bitung, dan Ambon belum sebanding dengan jumlah pelaku utama yang harus dilatih, sehingga perlu adanya partisipasi dan keswadayaan masyarakat untuk ikut mengembangkan SDM melalui pelatihan dari, oleh dan untuk masyarakat. P2MKP yang sudah terdaftar di Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan sebanyak 149 Pemula dan 21 Madya.

 

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan juga merupakan penyelenggara latihan bagi Penyuluh Perikanan, yaitu latihan dasar Penyuluh Perikanan Terampil dan Ahli, latihan alih jenjang, dan latihan teknis perikanan (budidaya, pengolahan, tangkap, dan teknis lainnya).

Dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) hadir Kepala Balai Besar P2HP Jakarta Ir. Harinto Wibowo, M.Si, sebagai narasumber berikutnya dalam kegiatan Temu Wicara Penyuluh Perikanan di Kabupaten Serang. Kalimat pembuka yang disampaikan oleh Pak Harinto yaitu “bangun sinergitas dengan komunikasi yang baik”. Dalam pemaparan materinya, Pak Harinto menyampaikan visi Dirjen P2HP dalam upaya mendukung visi dan misi KKP serta tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu “Terwujudnya Produk Perikanan Prima yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Domestik dan Pasar Luar Negeri”.  

 

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta meningkatkan daya saing hasil olahan perikanan, P2HP telah menyalurkan dana PUMP P2HP sebanyak 1500 paket pada Tahun 2012 dan rencananya akan menyalurkan kembali dana PUMP P2HP Tahun 2013 sebanyak 1500 paket. Keberadaan Penyuluh Perikanan dalam mensukseskan program ini sangat dibutuhkan sekali. Sehingga Penyuluh Perikanan dituntut harus memiliki ilmu teknologi pengolahan hasil perikanan, menguasai alih teknologi, menguasai penggunaan alat-alat pengolahan, dan Penyuluh Perikanan harus menjadi contoh teladan bagi masyarakat perikanan. Untuk itu Penyuluh Perikanan harus selalu belajar, belajar dan belajar, ungkap Kepala Balai Besar P2HP Jakarta.

 

Dalam waktu dekat P2HP akan mengadakan pelatihan untuk mengenal bahan kimia berbahaya dalam produk perikanan, yang diperuntukan bagi DAI Majelis Ulama Indonesia, akan tetapi Penyuluh Perikanan diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Selain itu P2HP memiliki Balai Besar P2HP di Jakarta yang terbuka bagi para Penyuluh Perikanan yang ingin menambah keterampilannya  dalam ilmu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

 

Dr. Ir. Djodjo SuwardjoS, MM, Ketua Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta sebagai narasumber berikutnya, menyampaikan terkait Sekolah Tinggi Perikanan, pendaftaran Taruna STP dengan jalur khusus dengan kuota 40% yaitu bagi anak pelaku utama/usaha perikanan. Selain itu Pak Djodjo juga menyampaikan keberhasilan budidaya udang sistem busmetik yang telah dilakukan oleh Sekolah Tinggi Perikanan yang ada di Serang dan penyelenggaraan sertifikasi Penyuluh Perikanan di STP Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor. Peran Penyuluh Perikanan dalam hal ini sangat diperlukan untuk menginformasikan pendaftaran Taruna STP dan teknologi budidaya udang sistem busmetik kepada masyarakat.

 

Narasumber berikutnya yaitu dari Direktur Usaha Budidaya Dr. Djumbuh Rukmono, MP, dengan materinya yaitu PUMP Budidaya. Program PUMP merupakan program pengentasan kemiskinan dan program pemberdayaan. Pak Jumbo, sebagai panggilan akrabnya, menyampaikan juga peran Penyuluh Perikanan dalam pendampingan PUMP Budidaya dan pesannya bahwa Penyuluh perikanan harus mampu mendampingi kelompok penerima PUMP serta diharapkan mampu meningkatkan mental pelaku utama dengan pendampingannya.

 

Narasumber yang tekahir dalam kegiatan Temu Wicara Penyuluh Perikanan ini yaitu Dr. Ir. Dedy Heryadi Sutisna, MS, yang merupakan Staf Ahli Menteri KP Bidang  Ekologi dan SD Laut. Dalam penyampaian materinya Staf Ahli Menteri ini menyampaikan tentang Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN). PKN menjadi ujung tombak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menekan angka kemiskinan. Satu diantaranya diwujudkan dengan adanya pilot project atau proyek percontohan pembangunan pelabuhan perikanan. Lokasi yang terpilih dalam mewujudkan proyek tersebut yaitu PPS Nizam Zachman, PPS Bitung, PPS Bungus, PPN Ambon, dan PPN Palabuhanratu. Program tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2012 dan memiliki keunggulan yaitu tuna, tongkol dan cakalang (TTC).

 

Menu PKN antara lain rumah murah plus listrik dan air bersih, pekerjaan/usaha alternatif, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) solar, sekolah/puskesmas, angkutan murah, bank rakyat dan pabrik es. Semua menu PKN ini diperlukan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, salah satu contohnya bagaimana supaya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis pekerjaan: nelayan, karena syarat untuk mendapatkan program ini yaitu masyarakat sebagai nelayan, tutur Pak Dedi.

 

Menurut Staf Ahli Menteri Bidang  Ekologi dan SD Laut, bahwa Perikanan itu terdiri dari unsur: Sumber Daya Ikan (SDI), habitat, dan manusia. Dari ketiga unsur tersebut manusialah yang memiliki peranan paling penting maka tugas seorang Penyuluh Perikanan yaitu bagaimana mengelola manusianya.

 

Dalam rangkaian kegiatan Temu Wicara Penyuluh Perikanan dibuka sesi tanya jawab/diskusi antara peserta dan para narasumber. Penanya dalam kesempatan ini sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu Kepala BP4K Kabupaten Lebak, Kepala Dinas Kabupaten Pandeglang, PP Provinsi Banten Ibu Ir. Ratu Neni Fendiana, MM, PP Kabupaten Pandeglang M. Suhanda, Ketua P2MKP Banten, PP Provinsi Banten Bpk. Yaya Mulyadi, Kepala BP4K Kabupaten Pandeglang Bpk. Agus Mardani, yang mempertanyakan permasalahan kurangnya tenaga dan keterampilan Penyuluh Perikanan di daerah, kurang sinerginya antara dinas teknis dan badan penyuluhan di daerah, keluhan alokasi DAK 10% untuk penyuluhan yang tidak pernah dirasakan oleh para Penyuluh Perikanan dan meminta ketegasan dari KKP untuk menyelesaikannya, tupoksi PPTK untuk melakukan penyuluhan sangat kurang karena terlalu dibebani oleh program PUMP, kejelasan sertifikasi profesi PP, kejelasan informasi bagi PP yang harus menyebarluaskan informasi penerimaan calon Taruna STP yang diperuntukan bagi anak pelaku utama/usaha perikanan sebesar 40 %, permohonan penambahan kuota P2MKP untuk Provinsi Banten, kurangnya tenaga dan keterampilan PP dalam bidang pengolahan perikanan, permasalahan tunjangan fungsional antara Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Perikanan yang selalu berbeda, dan masalah formasi pegawai penyuluh yang disampaikan oleh MenPAN ke daerah selalu paling sedikit.

 

 

Semua pertanyaan dan masukan dapat di tanggapi dan dijawab dengan baik oleh para  narasumber. Tanggapan yang dapat terangkum antara lain untuk penerimaan calon Taruna STP memang terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sekalipun itu berasal dari anak pelaku utama perikanan dengan dijelaskan satu persatu persyaratan tersebut, terkait sertifikasi dipersilahkan kepada para PP untuk berkoordinasi dengan Bpk. Heri Maryuto, kata Ketua STP; untuk menjalankan tugas sebagai Penyuluh Perikanan sekaligus pendamping PUMP juga disini PPTK dituntut harus profesional dalam pembagian tugas, pendekatan dengan lembaga-lembaga yang menangani teknis perikanan dan penyuluhan harus dilakukan juga oleh semua Penyuluh Perikanan di daerah, saran Bpk Abduh; kelompok yang ingin mendaftarkan menjadi P2MKP perlu diusulkan ke Pusat Pelatihan KP untuk dilakukan verifikasi kelayakannya, jawab Bpk. Balok; masalah kekurangan sarana dan prasaran pengolahan perlu dilakukan koordinasi dengan dinas dan diinventarisir kekurangannya, karena setiap tahun untuk sarana pengolahan ini selalu ada modifikasi untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik, jawab Bpk Ir. Harinto Wibowo, M.Si; kesenjangan Tunjangan Jabatan Fungsional antara Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan akan disampaikan ke Bakornas, untuk diselesaikan lebih lanjut, tugas PPTK selain mencairkan dana PUMP diwajibkan juga melakukan kegiatan penyuluhan perikanan, tanggapan Bpk. Kepala Pusat Penyuluhan KP.